RAD PKP

RINGKASAN

RAD PKP yang merupakan akronim dari Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Kawasan Perbatasan merupakan hasil kajian Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan BWN-KP yang bersumber dari Peraturan Presiden nomor 118 tahun 2022. Peraturan Presiden ini menegaskan pembangunan kawasan perbatasan yang holistik, integratif, tematik dan spasial bertujuan untuk pembangunan daerah yang terarah, terpadu dan sistematis.

Merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang akan daluarsa dalam waktu 5 Tahun dengan desideratum yang mengacu dan mengarah kepada hubungan luar negeri, Wilayah Negara, dan sebagai penjabaran terperinci di daerah.

Diktum dari Perintah ini berisi tentang ketentuan umum yang menitikberatkan pada :

• Isu, Visi, dan Misi
• Arah Strategi, Kebijakan  dan Strategi Pelaksanaan
• Wilayah Pengelolaan
• Program dan Kegiatan
• Pemantauan dan Evaluasi

Ketentuan lain yang termaksud ialah metode pembiayaan sesuai dengan perintah Sekretariat Negara dalam bentuk "Lembaga Non Struktural" dan tata cara koordinasi serta bentuk bagan - bagan dan tabel Indikasi yang menjadi acuan penyusunan Rencana Asksi

Pada Lampiran, berisi Pilihan - Pilihan Rencana Aksi sesuai dengan Klasifikasi Batas Laut, Batas Darat, Kedaulatan Udara, serta Pembangunan Ekonomi pada PPKT. Maka, sesuai dengan kebutuhan Perbatasan Darat Kabupaten Sintang dan Federasi Negara Bagian Sri Aman Pilihan Rencana Aksi nya ialah sebagai berikut :   

--- On Development Pages ---

Pernyataan Penyangkalan / DISCLAIMER

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

To the extent possible under law, ENRIKO SIAHAAN has waived all copyright and related or neighboring rights to Infrastructure Information & Data Management. This work is published from: Indonesia.