PORTOFOLIO INVESTASI INFRASTRUKTUR : REALISASI FISIK dan KEUANGAN sebagai AKUNTABILITAS

 LANDASAN

Sesuai dengan Undang - Undang nomor 5 tahun 2014 tentang fungsi ASN yang memiliki inherensi terhadap Undang - Undang Pelayanan Publik pasal 5 untuk menyediakan barang dan jasa, maka Laporan Realisasi dan Fisik yang telah disusun ini, untuk disempurnakan sebagai laporan yang dapat dipercaya sesuai dengan dogma dan doktrin - doktrin yang diajarkan dalam Akuntabilitas.

LATAR BELAKANG
Akuntabilitas ialah sebagai nilai - nilai yang diyakini dalam diri ASN, bahwasannya ASN tidak menyalahgunakan jabatan untuk menggunakan keuangan dengan semena - mena. Pemahaman yang ditanamkan sebagai doktrin dan dogma selama masa pelatihan, sehingga dibutuhkan sebuah cara administrasi untuk menyatakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang dipercayakan.
👏👏😎😎

PORTOFOLIO INVESTASI INFRASTRUKTUR : PEMANFAATAN ASET DAERAH TERSEDIA dan Layanan Lainnya

 LANDASAN

Untuk dapat memanfaatkan aset daerah yang sudah tersedia sebagai bagian dari Investasi Pemerintah Daerah, maka berikut adalah surat perjanjian yang sudah disediakan dari 22 jenis surat organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan :

LATAR BELAKANG
Menampilkan Hasil Pekerjaan ialah bagian dan cara untuk menampilkan kompetensi sebagai bagian dari penyelenggaraan yang professional, bermartabat, dan bertata kelola baik. Berikut adalah Kompetensi yang sesuai untuk membuat pelaporan dan bahan bacaan (Majalah) yang disediakan :
PELAPORAN STRUKTUR BANGUNAN

BAHAN BACAAN

Demikian disampaikan kiranya dapat menjadi petunjuk bagi rekan - rekan yang ingin mengembangkan kompetensi dan menunjukkan kesiapan, layanan online dan alamat tersedia pada versi web.

PORTOFOLIO INVESTMENT : Public Services on Planology and Public Transport

POLICY BRIEF

Executive Summary :

As a popular Initiative, Sustainibility Development Goals has big impact to developing plan especially on Bappenas Policy on "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." To implementing this policy as a Local Government Infrastructure Analyst Independently build this platform as a part of "Infrastructure as a services." Localization Understanding and Knowledge made up to dissemination information as a Global Issue, where the actual purposes on local necessary to answering the future of public services. Quoted from Wikipedia as a bonafide platform about future of public services these two categories are the part of developing Public Infrastructure. The Civil Servant manifestation about Public Service Future are made easy acces information about Planology on Priority Location and acces Public Transport Information.

INTRODUCTION : As a Public Servant with the Understanding and Knowledge, the National Policy about Public Service clearly embodies on this website and blog as Implementation of Analyst Infrastructure Role and duty as Public Servant Mandate on "Undang Undang ASN". Using Technology Concept and Internet of Things easy acces are mades within this barcode to innovate easy acces on Public Services, featuring acces to electronic mail and Private Sector as Public Utilize Services on bottom Layout, directing unto Contact Person on Duty via whatsapp button this services has described easy acces based on technology.

On the other purposes as an Understanding about Indonesian Constitution Preambule Mandate on Welfare State, this service made acces linked to many sites, and being competitive free services following the role as public services and public sector. As the duty by National cross-border Organization, Infrastructure Development deputy giving a chance to developing it's area welfare and Government Infrastructure.

POLICY REVIEW :

PLANOLOGY on Priority Location

The Plan Classified as Rural and Urban Developing to built this priority Location unto Promising Uban city within commonwalth (independent community) and their subordinate administrative as their support. Within the class as Urban City, Conurbation, and Suburbs

The measurement to describe it's potency using Rural Development Index (RDI) to considerating and promotion it's status as a wealth nor poverty issues

SENANING Conurbation

Sub Urbs

Road Plan Unto North Border (Priority Location)
As Local needs financing by National policy, Local Policy and Corporate Social Responsibility


ACCES to Transport Information The Acces unto https://planefinder.net/airport/SQG

RECOMENDATION
Reccomendation to made a policy as part and based of knowledge on Planology about Urban City, Conurbation, and suburbs classification, and Take the policy as Local strategy as first option, and second option to legitimation Rural Development Index (RDI) as measurement the priority location and it's issues unto Local Strategy

GLOBAL ISSUE : CALL OF DUTY ON CIVIL SERVICE

SUMMARY

By Encouraging Participation, Analyst Infrastucture as part public sector and it's Whole of Government was made acclamation by writing to compliant the Investor and it's issue to starting right for Pubic Sector.

Learn from World Bank Blogs, it's bodies and six principal, the conclusion to issues are Deteorization on Development knowledge. By complete it's enrollment, our participation are being answer to Global Issues about Deteorization on Developing Society.

Issues about corruption, lack of staff motivation, and poor performance are not happened on Infrastructure Agency, meanwhile the application, widget responsive website and blog are made by self taught. This service being public and maintain by infrastructure it's self as a service to be solution and as Remote Aspiration even on remote area .

By learn from world bank Blog, three basics right has consistent positive effects are :

1. Prioritize professional merit over political and personal considerations in civil service management decisions.
2. Ensure that performance management system genuinely promote performance-oriented civil service management decisions
3. Pay enough to retain more motivated civil servant and prevent large-scale turnover of high performers

According to the sentence before abou self - taught  and to made it being postively, the decisions on public sector are to consideration goods and service made to be public by it's perimeter. By the statement non rivalrious, and expalin the policy to implementing limitation on Common - Pool Resources, the civil servant has qualified as merit system.

The real obstacles in society are the society wants new building without propose into the government and without considering financing on operationalize and maintain it's units, and be worsened more by proposing private goods. Without support from academics and expert to explained the merit system the civil servant's ae suspective to slandered by society.

As Infrastructure urgency on ISO/TC 292 to make Resilience Infrastructure, make Prioritize Location on Cross border to build Bunker nor Civil Defense system to deal with Uncertain Future on Geopolitical Stance for cross border. As United Nation Commandments on Articles 29 Chapter VII this urgency are need to be funding and programmed, remember in Ukrainian border are being Invaded. The Plan are to make Civil Defense Base and Compliant to it's unit by SAMAPTHA standar to be Qualified to Preparadness on Emergency Plan.

As Infrastructure Analyst, being Conformity and Obedience in state policy, implementing to publishing this feature as public goods to compliant.

REFERENCE :

• S.Christian et al, (2018, May 09). Getting the basics right: How to Manage civil servants in developing countries [Blog Post] https://blogs.worldbank.org/governance
• https://meritopedia.kasn.go.id
• United Nation Charter, Articles 29 Chapter VII (Civil Defence)

Pernyataan Penyangkalan / DISCLAIMER

PORTOFOLIO INVESTASI INFRASTRUKTUR : BN 1775 TAHUN 2016 SEBAGAI KAUSA PELAKSANAAN ANALIS INFRASTRUKTUR

 LANDASAN

Berita Negara 1775 tahun 2016 berisi tentang "PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAERAH." Kausa ini memiliki pengertian dan maksud, dalam pelaksanaannya di daerah yang bersumber dari pembiayaan APBD untuk menyediakan Layanan Infrastruktur. Dengan pengertian lain, Pelaksanaan nya termasuk dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

PERMASALAHAN

Tidak tersedianya layanan infrastruktur yang disebutkan bersumber bab 1

Kesiapan atas pengujian substansi pelayanan pada jabatan yang disebutkan dan ketersediaan atas naskah - naskah pada sistem penyelenggaraan 

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN 

Diperlukannya pemahaman dalam berorganisasi dalam perangkat daerah, untuk menyelesaikan naskah yang tertuang dalam PMDN 54 tahun 2009 yang sesuai dengan fungsi jabatan. Penjabaran yang dibuat ialah berdasarkan naskah - naskah tersebut selain surat biasa. Mengingat pentingnya infrastruktur bagi setiap cakupan wilayah administrasi sesuai dengan bunyi Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan kesesuaian terhadap Tata Negara dan Pemerintahan.

Tujuan nya ialah agar setiap orang mengerti, naskah yang harus diselesaikan untuk mengajukan iInfrastruktur. Mengingat dari banyaknya jumlah orang yang bertindak sebagai, dan/atau Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan Infrastruktur, dan keterkaitannya dengan produk hukum daerah yang tercermin dalam kausa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sehingga, dalam pelaksanaannya dibutuhkan Dokumen untuk membuat perjanjian dan kausa - kausa yang sesuai dengan Instrumennya.

Layanan ini pun dibentuk, sebagai bentuk Layanan Infrastruktur agar ditingkatkan, dikembangkan untuk menyediakan Naskah secara Elektronis, dan kesesuaianya per wilayah administrasi agar memenuhi kompetensi dalam menyelenggarakan urusan dan pembiayaannya.

PENGATURAN

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Kriteria Pembayaran Ketersediaan Layanan

BAB III Tahapan Pelaksanaan KPDBU

BAB IV Pembayaran Ketersediaan

BAB V Pelaksanaan Anggaran

BAB VI Pembinaan dan Pengawasan

BAB VII Ketentuan Lain - lain

PEMBAHASAN

Tata laksana nya ialah mengikuti alur naskah surat masuk dan surat keluar, sehingga kompetensi dasar yang harus dimiliki ialah kemampuan menyusun naskah sesuai dengan kausa - kausa pada instrumen yang dilaksanakan

Pernyataan Penyangkalan / DISCLAIMER