PORTOFOLIO INVESTASI INFRASTRUKTUR : BN 1775 TAHUN 2016 SEBAGAI KAUSA PELAKSANAAN ANALIS INFRASTRUKTUR

 LANDASAN

Berita Negara 1775 tahun 2016 berisi tentang "PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAERAH." Kausa ini memiliki pengertian dan maksud, dalam pelaksanaannya di daerah yang bersumber dari pembiayaan APBD untuk menyediakan Layanan Infrastruktur. Dengan pengertian lain, Pelaksanaan nya termasuk dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

PERMASALAHAN

Tidak tersedianya layanan infrastruktur yang disebutkan bersumber bab 1

Kesiapan atas pengujian substansi pelayanan pada jabatan yang disebutkan dan ketersediaan atas naskah - naskah pada sistem penyelenggaraan 

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN 

Diperlukannya pemahaman dalam berorganisasi dalam perangkat daerah, untuk menyelesaikan naskah yang tertuang dalam PMDN 54 tahun 2009 yang sesuai dengan fungsi jabatan. Penjabaran yang dibuat ialah berdasarkan naskah - naskah tersebut selain surat biasa. Mengingat pentingnya infrastruktur bagi setiap cakupan wilayah administrasi sesuai dengan bunyi Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan kesesuaian terhadap Tata Negara dan Pemerintahan.

Tujuan nya ialah agar setiap orang mengerti, naskah yang harus diselesaikan untuk mengajukan iInfrastruktur. Mengingat dari banyaknya jumlah orang yang bertindak sebagai, dan/atau Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan Infrastruktur, dan keterkaitannya dengan produk hukum daerah yang tercermin dalam kausa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sehingga, dalam pelaksanaannya dibutuhkan Dokumen untuk membuat perjanjian dan kausa - kausa yang sesuai dengan Instrumennya.

Layanan ini pun dibentuk, sebagai bentuk Layanan Infrastruktur agar ditingkatkan, dikembangkan untuk menyediakan Naskah secara Elektronis, dan kesesuaianya per wilayah administrasi agar memenuhi kompetensi dalam menyelenggarakan urusan dan pembiayaannya.

PENGATURAN

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Kriteria Pembayaran Ketersediaan Layanan

BAB III Tahapan Pelaksanaan KPDBU

BAB IV Pembayaran Ketersediaan

BAB V Pelaksanaan Anggaran

BAB VI Pembinaan dan Pengawasan

BAB VII Ketentuan Lain - lain

PEMBAHASAN

Tata laksana nya ialah mengikuti alur naskah surat masuk dan surat keluar, sehingga kompetensi dasar yang harus dimiliki ialah kemampuan menyusun naskah sesuai dengan kausa - kausa pada instrumen yang dilaksanakan

Pernyataan Penyangkalan / DISCLAIMER