PORTOFOLIO INVESTASI INFRASTRUKTUR : PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA SEBAGAI OBJEK DAN PRODUK TURUNAN INDUSTRI PARIWISATA

RINGKASAN

Didasarkan pada amanat Pembukaan UUD 1945, untuk memajukan kesejahteraan umum, upaya menjadikan usulan Kawasan Industri di Lokasi Prioritas Perbatasan menjadi Kawasan Ekonomi didukung oleh Kawasan Pariwisata yang dimana produk - produk turunan pariwisata ini dimulai produksinya dan sebagai Penanda (Milestone) Upaya Pencapaian dari Kawasan Ekonomi.

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Upaya pengembangan Sektor Pariwisata dan Kawasan Pariwisata sebagai objek wisata dilakasanakan dengan salah satu produk dari usaha Industri Pariwisata yang pada kesempatan kali ini analis infrastruktur yang sudah mengembangkan Infrastructure as a service (IAAS) atau Infrastruktur sebagai sebuah layanan, sejalan dengan teknologi Informasi yang diusung pada masanya dan dipopulerkan dengan teori SOCIETY 4.0, dan SOCIETY 5.0  berupaya mengembangkan Potensi Pembuatan Video Game sebagai salah satu produk usaha pariwisata. Upaya yang dilakukan dengan membuat game dibagikan dengan link berikut : 

FITUR GAME  JUMI JOGGing 

  Dalam pengembangan game kali ini ada tiga jenis profesi yang harus diperkenalkan yaitu FrontEnd Engineer, BackEnd Engineer, dan Quality Engineer yang bertugas sebagai Creator game.  Kemudian membuat rencana sesuai dengan teori PCDA menyesuaikan standar global dan upaya - upaya pemasarannya agar bernilai ekonomis. . 

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Rencana AKTUALISASI PLBN dan Fungsinya pada Wilayah Kabupaten Sintang

LANDASAN :

Secara Filosofis portofolio ini didasarkan pada amanat pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum. Mengingat Lokasi Prioritas Perbatasan Negara dan kewenangannya bersumber dari UUD 1945 pasal 25a agar wilayah yang batas - batas dan hak - haknya ditetapkan melalui Peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi tetap terjaga, Rencana Pembangunan yang diimplementasikan melalui Peraturan penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dapat ditepati, Dikaji lebih mendalam melalui Otonomi daerah dan asas Pembantuan serta penyerapan aspirasi masyarakat guna mendapatkan kepercayaan dalam Investasi Pemerintahan, maka landasan ini dibentuk guna membentuk perizinan Pos Lintas Batas Negara.

Rencana ini mengacu pada Lampiran 1 Undang - Undang nomor 12 Tahun 2011 dan Substansi Pengatuan Penataaan Ruang agar pembangunan dilanjutkan, dimana secara sosiologis kemasyarakatan perbatasan menetapkan dua jenis konflik, yaitu konflik sosial dengan pencegahan Akulturasi dan Konflik Agraria dengan pencegahannya berupa Kotak Saran dan Sosialisasi. Pertimbangan lainnya berupa menjaga Hutan Kota yang berada pada Lokasi Prioritas Ketungau Hulu. Serta menyangkut APBD, Pencabutan Izin serta menyangkut perubahan terbatas beberapa materi dari pasal cukup disertakan pokok pikiran pembentuk dan materi muatan. Pengaturan ini pun dibentuk agar peraturan yang akan dibentuk tidak mendapatkan Penolakan pada pihak - pihak pemangku kepentingan.

Kepentingan Badan Pengelola Perbatasan dari tingkat Nasional hingga ke wilayah perwakilan ialah untuk dapat menciptakan layanan publik beserta organisasinya dengan profesional. Sesuai dengan amanat dalam administrasi pemerintahan untuk lebih mengutamakan Hak Asasi dan Asas - asas Umum Pemerintahan yang baik dan Ketatanegaraan yang baik sesuai dengan janji ASN yang akan melaksanakan pelayanan. Menganut sistem pelayanan CIQS pada Pos Lintas Batas, rencana aktualisasi ini disusun untuk dapat memenuhi kriteria tersebut.

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Seperti yang telah dijelaskan pada judul di atas, tulisan ini bertujuan untuk membentuk modal ilmiah pada Entitas Kabupaten Sintang berupa uraian Kelembagaan pada PLBN yang direncanakan di Perbatasan Kabupaten Sintang. Agar memenuhi persyaratan, Kelembagaan yang dibentuk haruslah membentuk dan menyesuaikan  Pasal 1 Angka 17 PMDN 120 tahun 2018 yang menjelaskan tentang AD/ART. Dimana Anggaran Dasar ialah Peraturan Penting yang menjadi dasar peraturan yang lain - lain (bagi organisasi, unit dsb). Sedangkan Anggaran Rumah Tangga, adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar (bagi organisasi, unit dsb). Sebagai contoh ialah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Unit - unit dari kelembagaan yang dibentuk pada PLBN akan menjadi kerjasama daerah yang diisyaratkan dalam Pemerintahan Daerah, dan penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut :

Custom (Kepabeanan)

Kepabeanan dalam membentuk kelembagaan ataupun unitnya akan tetap memperhatikan ketentuan Barang yang menjadi Larangan atau Pembatasan, atau disingkat Barang Lartas, sesuai dengan persyaratan 161/PMK.4/2007 j.o. PMK 224/PMK.4/2015. Selain daripada hal tersebut untuk membentuk layanan administrasi pada unit tersebut harus dibentuk dokumen berbentuk NPE (diterima), NPP (Penolakan), dan NPPD (syarat yang harus dipenuhi barang lartas). Sumber Daya Manusia yang akan dibentuk akan memperhatikan Kamus jabatan Fungsional Umum pada bagian perumpunan jabatan.

Immigration (Imigrasi)

Unit ini akan dibentuk dengan menetapkan pengaturan dan perlindungan (dalam hal pelanggaran) sesuai dengan Undang - Undang nomor 11 tahun 2006, mengingat hal yang akan dihadapi pada unit ini berupa tindak kejahatan dan pelanggaran. Sebagai Perpindahan Kewarganegaraan, maka Janji Setia nya dapat dilihat di LAYANAN NATURALISASI

Quarantine (Karantina)

Kelembagaan pada unit ini akan menunjang pergerakan pada barang dan jasa pada unit Kepabeanan, terutama mengenai Komoditas yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, dan kesehatan hewan ataupun olahan hewan. Unit ini telah diamanatkan oleh Balai Karantina untuk membentuk AD/ART untuk lingkungannya berupa teknis yang diberi nama HPHK dan OPTK, dimana hasil akhir pada unit ini sertifikat "PHYTOSANITARY" dan sertifikat "SANITARY". Sumber Daya Manusia yang akan dibentuk ialah Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.

Layanannya ialah perkarantinaan hewan yang telah disusun dalam PP 35 Tahun 2016 tentang tarif PNBP Karantina Hewan, atau layanan secara daring dapat diakses melalui LAYANAN KARANTINA.

Security (Keamanan)

Mengingat Pertahanan ialah urusan wajib pusat, maka informasi yang berkenaan dengan kelembagaan ini tidak bersifat terbuka, dan bentuk kerjasamanya ialah pelimpahan Kementrian Pertahanan kepada Kementrian Dalam Negeri dalam memfasilitasi SISHANKAMRATA dengan unit Pengelola Perbatasan sebagai pengelola teknis hingga mampu menyelesaikan urgensi teknis dari Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra), basis pemahaman pada tingkat global ialah Resilience Organization, pada skala nasional merupakan organisasi pertahanan masyarakat sipil beserta aset - asetnya dengan spesifikasi SDM berstandar Samaptha, dimana aset - aset nya merupakan penyerahan barang oleh BNPP, disinyalir sebagai bunker ataupun taktis persembunyian bagi masyarakat sipil. 

Penugasan lainnya memfasilitasi dalam hal demarkasi dan delimitasi (UUD 1945 pasal 25A). Dimana, bagian mempertahankan keutuhan negara merupakan tanggung jawab segenap tumpah darah Indonesia yang diamanatkan dalam Bela Negara dan Sishankamrata (beserta komponen - komponen didalamnya). Teori Sishankamrata seperti tergambar sebagai berikut.

Upaya dalam skala lokal untuk memfasilitasi demarkasi ini dituangkan dalam bentuk aplikasi 

http://bitly.bz/bSPoZ, 

dan integrasi nasional yang memiliki tujuan untuk mensinergiskan fungsi dan membebaskan persepsi perbedaan antara sesama warga negara, mencegah konflik sosial dan konflik agraria yang mungkin terjadi di siapkan pada presentasi berikut : 

https://docs.google.com/presentation/d/1lMkpw_Iz3O9bp_ffcubx29KuyPSAd303/edit?usp=drivesdk&ouid=110172512922362406949&rtpof=true&sd=true.

Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan

Agar lembaga yang disebutkan di atas dapat dibentuk, Kelembagaan tersebut  membentuk Prasarana yang hasil kerja dan kinerja nya dapat diarsipkan dalam bentuk Dokumen dan Dokumentasi sesuai dengan aturan - aturan kearsipan. Upaya Infrastruktur Wilayah dalam membentuk Infrastruktur tersebut terdiri dari pelimpahan Barang Milik Negara, pada kawasan yang telah ditetapkan BPIW sebagai kota kecil perbatasan sui kelik:

Perjalanan menuju Lokasi Prioritas 

Rencana Morfologi Kota

Penetapan BPIW sebagai bentuk Pelokalan Kebijakan

1. SARANA

Sarana dari Infrastruktur yang akan dibentuk untuk kelembagaan ini ialah berupa sebidang tanah seluas 25,15 Ha yang diarsipkan dalam bentuk Surat : BWN/86.00/2231/X/2020, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 992/PEM/2020. Dimana dasar pengadaan ini ialah SK.733/Menhat-ii/2019, dan digunakan sebagai penyelenggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019.

2. PRASARANA

Berupa BGN akronim dari Bangunan Gedung Negara, yang diserahkan oleh BNPP sebagai hasil dari desentralisasi, dekonsentasi ataupun pembantuan yang menjadi tanggung jawab finansial pusat dan diawasai Daerah, dengan jaminan mutu berbentuk berita acara (BAST) hasil kerja berupa dokumen ataupun dokumentasi digital (aplikasi) yang akan diarsipkan.

3. PENUNJANG

Penunjang Bangunan Gedung Negara berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang klasifikasi dan administrasi pengaturannya telah disediakan Analis Infrastruktur BPPD Kabupaten Sintang.
Aksesibilitas sebagai penunjang akan diadakan bersamaan dengan infrastruktur hasil rapat 9 Februari 2021, berupa "Infrastruktur Pembuka Keterisolasian".

PENGATURAN

Pengaturan yang membentuk perizinan Pos Lintas Batas Negara ini dibentuk berdasar Konsideran dan Desideratum yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

I.          Ketentuan Umum

II.        Ruang Lingkup

III.       Kewenangan

IV.       Jenis Perizinan

V.         Kriteria Perizinan

VI.       Penyelenggaraan Perizinan

VII.      Standar Operasional Prosedur Perizinan Penyelenggaraan Perizinan

VIII.    Persyaratan Perizinan

IX.       Kewajiban

X.         Penerbitan dan Penolakan Izin

XI.       Jangka Waktu Proses Perizinan

XII.      Pembatalan dan Pencabutan Izin

XIII.     Duplikat Izin dan Legislasi Salinan Izin

XIV.     Pengawasan dan Pembinaan

XV.      Larangan

XVI.    Sanksi Administrasi, Sanksi Kejahatan, dan Sanksi Pelanggaran

XVII.   Penyidikan

XVIII. Ketentuan Pidana

XIX.    Ketentuan Peradilan

XX.     Ketentuan Penutup

REKOMENDASI :

• Penghibahan barang kode 131111 sebagai Implementasi SK Menhat, BWN, dan Keputusan Gubernur
• Penghibahan Barang kode 133111 sebagai perencanaan BPIW dan Proses Bisnisnya
• Penghibahan barang kode 162151 Sebagai Langkah awal persiapan teknis organisasi baru beserta buku petunjuknya
• Penghibahan Kode 117112 Sebagai Langkah Awal Pertahanan, beserta teknis antisipasi filtrasi, infiltrasi melewati demarkasi

Pernyataan Penyangkalan / DISCLAIMER

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

To the extent possible under law, ENRIKO SIAHAAN has waived all copyright and related or neighboring rights to Infrastructure Information & Data Management. This work is published from: Indonesia.

PORTOFOLIO INVESTASI INFRASTRUKTUR : UPAYA MENUNJANG KEGIATAN EKSPOR IMPOR SEBAGAI LAYANAN PUBLIK MELALUI KAJIAN KELEMBAGAAN

LANDASAN

Secara filosofis portofolio ini dibentuk sesuai amanat yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, untuk memajukan kesejahteraan umum. Dimana kegiatan yang disebutkan pada judul diatas merupakan salah satu dari bagian belanja pemerintah (Government Expenditure). Kegiatan ini bersinergis dengan Kegiatan Pemerintahan dan dirumuskan sebagai Y = C + I + G (X-M), dimana sektor rumah tangga, investasi (tabungan, deposito, surat utang dan obligasi) belanja barang jasa pemerintah dan Sisa Kegiatan Ekspor Impor membentuk Pengeluaran Pemerintahan.

LATAR BELAKANG

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang sebagai Pengelola Kawasan Perbatasan merupakan perangkat daerah di tingkat Kabupaten yang melaksanakan Pemerintahan Daerah dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Dengan kapasitasnya sebagai PPID Pembantu, Badan ini berhak mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan progres maju dalam upaya membentuk Kawasan PLBN, dimana kegiatan pada kawasan yang direncanakan berbentuk aktivitas ekonomi Ekspor - Impor (Kepabeanan), aktivitas keluar masuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (Imigrasi), Menunjang Kegiatan Ekspor Impor (Karantina), Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Keamanan)

TUJUAN 

Tujuan dari pembuatan Blog ini ialah untuk menginformasikan kemajuan dan Modal Ilmiah yang dimiliki oleh Badan ini sebagai Badan yang dapat dipercaya dalam melaksanakan perintah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang dibentuk, menerima bentuk kerjasama dan mandat dari perangkat lain yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan secara bertanggungjawab. Masukan, Saran dan Kritik yang diajukan oleh masyarakat umum akan dikaji agar pelaksanaannya mampu menyesuaikan tindakan dan kapasitas dari kelembagaan Badan ini.

PANDANGAN KE DEPAN

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan yang dijelaskan di atas, upaya - upaya yang dilakukan pada badan ini adalah untuk menentukan dan memberi saran pada Bidang Infrastruktur, Potensi, dan Kerja Sama dalam membentuk dan merancang kegiatan dalam Otonomi Daerah sesuai dengan kajian Peraturan Perundang - Undangan, mempersiapkan Unit - Unit PLBN yang digambarkan sebagai CIQS secara Kelembagaan (Modal Ilmiah), Mempersiapkan Modal Infrastruktur (Modal Fisik dan Peralatan, Modal Sumber Daya dan SDM) yang dimana setiap upayanya di laporkan pada setiap kegiatan dan sub kegiatan pada Badan ini.

Foto Merupakan Modal Fisik Untuk Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Angkutan Publik dari Daerah 3T dan Perbatasan

Dapatkan Administrasi Pelayanan disini 

Pernyataan Penyangkalan / DISCLAIMER