PORTOFOLIO INVESTASI INFRASTRUKTUR : KAJIAN ANALIS INFRASTRUKTUR SUBSTANSI PENATAAN RUANG DAERAH (RDTR KPN) SEBAGAI KRITERIA

Landasan

Pemerintahan daerah sebagai subjek merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, dimana kebijakan - kebijakan yang diturunkan secara hirarkis ini mengikat Analis Infrastruktur untuk turut serta dan berperan aktif dalam Pembangunan di Daerahnya dengan ketentuan yang disimpulkan sebagai membaca dan mengumpulkan bahan, membuat kajian, melaksanakan, menyelenggarakan, dan membentuk ketentuan yang baru sebagai organisasi dalam teori Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, beserta bentuk - bentuk administrasi untuk menyelenggarakannya. Secara Epistimologi Analis Infrastruktur membuat kesimpulan dari normatif - normatif yang berdasar Undang - Undang no 2 tahun 2017 tetang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagai Sektor Bisnis yang harus dikuasai kompetensinya, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2021, dimana tertulis nama - nama jabatan, pembagian tugas - tugasnya dalam pelaksanaan jasa konstruksi, dan Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 yang memberi nomenklaturnya. Dengan merasionalkan tugasnya dalam proses bisnis Jasa Konstruksi, norma - norma yang dibentuk dalam naskah pelaksanaannya bersumber dari Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Standar - Standar untuk Bangunan Gedung Negara, Prosedur serah terima barang, dan kriteria - kriteria yang bersumber dari Formil yang didominasi dengan penataan ruang wilayah dalam pengkajian kawasan. Epistimologi ini juga menjadi sebuah pernyataan yang menunjukkan kapasitas keilmuan yang dimiliki sebanding dengan peran dalam pemerintahan yang dibebankan pada jabatannya dengan cara memberikan kajian, pemaparan, dan analisis yang bersinergis dengan perekayasa dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

 

Sebagai Hakekat Kenyataan yang Inheren bersumber pada formil yang ada, maka tahapan - tahapan dan studi aksiologis RDTR KPN bersumber pada Permen ATR/ Ka BPN nomor 10 tahun 2021 Pasal 37 angka (4), berprioritas pada fungsi strategis Pertahanan yang menjadi Urusan dan kewenangan Pusat, Fungsi Strategis Ekonomi, yang secara rasional memiliki objek Infrastruktur Wilayah dalam bentuk kawasan berikat, dan kawasan - kawasan lain yang menjadi urgensi isu - isu dalam pemerintahan serta memberi kriteria dalam keruangan dan zonasi pada lokasi prioritas sebagai berikut :

Bentuk Keruangan Kawasan Ekonomi Khusus :

Didasari pada Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2021 dibagi menjadi Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Berikat sebagai kawasan perdagangan internasional, secara empiris akan menjadi lokasi pergudangan, lalu lintas orang dan barang, pemerikasaan barang lartas dan karantina, dimana kesatuan kawasan memiliki bangunan - bangunan yang membutuhkan nilai besaran investasi yang sangat besar di luar kemampuan kapasitas fiskal daerah (14 formil), dan bentuk investasi lainnya (2 formil).

Bentuk Keruangan Kawasan Permukiman dan Lingkungannya :

Secara Rasional kawasan permukiman ini ialah bangunan rumah yang mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat sebagai subjek dari cuaca yang berubah dan angin malam. Pernyataan tersebut ialah pengetahuan yang bersifat empiris, dan dengan melakukan peningkatan dan pengembangan pengetahuan pada tingkatan perekayasaan urgensi pada Kawasan Budidaya diarahkan urgensi nya untuk mengklasifikasikan sebagai Bukan Permukiman Kumuh, Permukiman Kumuh Ringan, Permukiman Kumuh Sedang, dan Permukiman Kumuh Berat. Kemudian daripada hal tersebut masyarakat akan membentuk rasional dengan sendirinya dengan memberi peran sebagai pedagang eceran dan pedagang besar sebagai rumah tangga produsen dan rumah tangga pemerintahan. Kawasan Permukiman dan Lingkungannya pada Kawasan Lindung yang terjaga pada lokasi prioritas ini memberi kesimpulan akan kerjasama pemerintah dan badan usaha berwawasan lingkungan, sosial, dan pemerintahan. Lebih dikenal sebagai KPBU ESG.

Bentuk Keruangan Jalan

Bentuk keruangan jalan yang ada diberi nomenklatur sebagai DAMAJA, DAMIJA, DAWASJA, RUWASJA, dan RUMIJA, dimana secara empiris dan rasional jalan merupakan penghubung dari kawasan kawasan permukiman dan rumah tangga produksi dengan kawasan pertumbuhan lain yang serupa dan/atau kawasan ekonomi ataupun pergudangan pada kawasan berikat. Dengan syarat masing - masing kawasan memiliki komoditas yang akan dipertukarkan. Setiap ruangnya akan memiliki bangunan tersendiri yang dapat diselesaikan satu - persatu mulai dari badan jalan sampai pada penerangan jalan, dan setiap ruang tersebut dipisahkan dengan garis sempadan.

Setelah pemaparan peran diatas, kemudian mucul sebuah dualisme pemikiran yang bersumber dari pemahaman rancang bangun, apakah mampu menilai pelaksanaan dari rancang bangun sebagai objek ? Secara Empiris ialah dengan mengklasifikasikan sebagai Elemen Struktur yang terdiri dari Struktur Bawah berupa Pondasi, Struktur Atas berupa Pilar, Kolom, dan Ring Balk, kemudian superstruktur berupa satu unit Kuda - Kuda yang dirumuskan sebagai 1/2 Kuda - Kuda tan 30 derajat beserta nonstrukturnya berupa Slope, metode sloping, dinding, penyekatan, serta partisi, dan berbagai macam jenis atap sebagai non struktur yang dibentuk dalam satuan pekerjaan dengan menghitung jumlah tenaga dan bahan persatuan meter. Bentuk bahan pengisi tulangan struktur berupa beton yang rigid berkekuatan 70% pada umur 28 hari dan siap dipakai yang terhubung dengan pengunci struktur bernama Anchor/Angkur untuk menahan beban geser selama masa 28 hari yang telah disebutkan. Pembebanan dibagi secara horisontal pada setiap elemen struktur, hingga sampai ke pondasi terbagi secara lateral pada lapisan tanah keras dan permukaan.

 

Setelah kedua bentuk pemahaman diatas, maka permasalahan berikutnya ialah, Apakah realisasi dalam pemerintahan ? Analis Infrastruktur sejatinya tidak terikat kepada masyarakat dan tidak memiliki perikatan tidak menyediakan biaya untuk pembangunan yang dimaksudkan, namun sebagai bentuk timbal balik dari bentuk partisipasi masyarakat yang telah menyediakan sumber daya konstruksi baik material maupun modular komponen, Maka disediakanlah informasi berwawasan pemerintahan dalam menyediakan data - data dan dokumen yang dipersyaratkan normatif. Wawasan Pemerintahan yang menjadi modal utama dalam merealisasikan pembangunan, ialah dengan membuat pernyataan dengan konsep ini agar tahapan - tahapan aksiologis nya dapat dibentuk. Langkah - langkah realisasi dinyatakan dalam bentuk administrasi dalam norma - norma, standar, prosedur dan pedoman, serta kriteria dari pembangunan dalam wawasan pemerintahan.

Latar Belakang dan Tujuan
Latar belakang dari penulisan ini ialah menunjukkan kompetensi Infrastruktur dengan pendidikannya sebagai sarjana teknik sipil, untuk menunjukkan kesiapan melaksanakan secara keilmuan dan penyelenggaraan dalam administrasinya sebagai bentuk kontribusi dalam Pemerintahan. Tujuan nya ialah memberi informasi tentang pemenuhan dan syarat - syarat baik modal pengetahuan, kesadaran, pemahaman, dan resiko serta wawasan pemerintahan dalam melaksanakan administrasi yang melingkupi norma - norma perikatan, Standar Nasional Indonesia, Prosedur, Pedoman Teknis, Petunjuk Teknis, Teknis Operasional, dan Teknis Penunjang sebagai dasar - dasar, serta kriteria substansial - substansialnya untuk membentuk Pemerintahan yang baik.

Selain daripada hal tersebut, pernyataan - pernyataan yang dibentuk dalam dimensi filsafat Pemerintahan ialah sebagai bentuk kontribusi Pemerintahan, yang secara empiris menyatakan "ilmu pengetahuan berangkat dari pengalaman."

Rasional dari masyarakat yang diharapkan, masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan ekonominya yang dapat mendasari analisis untuk menentukan pembangunan. Dengan cita - cita dan motivasi sebagai desa ekonomi tumbuh merata masyarakat di desa memproduksi komoditas yang dimiliki serta pengolahannya, sehingga indikasi - indikasi yang muncul, merupakan daerah yang siap sedia untuk dibangun. Keturutsertaan Analis secara pribadi mendalam ialah dengan menginvestasikan pada Instrumen Keuangan, Properti, dan Lahan untuk mendukung kemajuan daerah dan kemajuan pada substansi Investasi dan Instrumen Keuangan lain sebagai salah satu skema pembiayaan Administrasi Pembangunan.

HASIL KINERJA

Agar Hasil pekerjaan memiliki hasil pekerjaan dan klausul atas apa yang dikerjakan menurut nomenklatur berdaya guna dan berhasil guna berikut pemaparan pemetaan dalam bentuk data digital, dimana data yang berkaitan adalah tata cara administrasi pelayanan publik pasal 5 dalam bentuk barang dan jasa, dan kategori jasa lainnya, serta inherensinya sebagai sumber Naskah RDTR KPN

KAWASAN PERMUKIMAN, INVESTASI per 2000 Meter Persegi, Teori FAR-1

PENGATURAN

Secara umum bentuk pengaturan yang dibentuk ialah Ketentuan umum berisi 13 desa yang bersentuhan langsung dengan garis delimitasi, status masing - masing desa yang di topologikan dalam SDG's Desa, 

Penataan Wilayah KPN tentang Ruang Pragmatis yang memiliki kebermanfaatan, kawasan berikat, dan tugas camat perbatasan dalam lingkup imigrasi dan karantina, serta penetapan aktivitas bersumber dari kata "Across Border" berupa kegiatan pertahanan dan perdagangan luar negeri. 

Rencana Struktur Ruang yang menjelaskan Pusat Pelayanan, bentuk logistik, pergudangan, dan perizinannya; 

Rencana Jaringan Transportasi yang bersimpul pada moda transportasi angkutan orang dan barang; serta Rencana Jaringan Prasarana yang menjelaskan Prasarana Kawasan sebagai Zona Inti Imigrasi dan Karantina, serta zonasi penunjang lainnya berupa titik kumpul evakuasi, Hunian untuk petugas - petugasnya, dan prasarana penunjang lainnya. 

Rencana Pola Ruang

Berisi Zona Lindung pada KPN yang dilindungi dalam nomenklatur dan data bersumber dari Kementrian Kehutanan, serta larangan dan batasan - batasannya. Zona Budidaya, ialah 13 desa dengan simbol - simbol topologi desa - desa dalam SDG's Desa, dan ketentuan - ketentuan administrasi desa lainnya

Ketentuan Penataan Ruang
Ketentuan nya ialah dengan mengingat tujuan - tujuan administrasi desa dalam Topologi SDG's Desa, dan Pemanfaatan satu buah desa sebagai kawasan berikat, dengan ketentuan - ketentuan larangan bersumber dari penataan ruang

Peraturan Zonasi
Bersumber dari PERMEN PU 20 Tahun 2011;Permen ATR/Ka BPN 16 th 2018; Perpres 31 tahun 2015
Peratuaan Zonasi lainnya berupa fasilitas APAR pada BGN, Titik Kumpul Evakuasi, dan menghadapi bencana

Kerjasama Jalan
Ialah penyediaan naskah dan pernyataan - pernyataan menunjukkan kesanggupan melaksanakan nya serta bentuk - bentuk topologi jalan dari Jalan Kebun hingga ke jalan Beraspal

Pembiayaan Infrastruktur
Berisi tentang pernyataan - pernyataan dari PSAP 06 Investasi, untuk menyatakan kesanggupan pengelolaan keuangan dari uang yang masuk; Investasi Lahan per 2000 Meter Persegi, dan Investasi Properti menurut lampiran dalam Teori FAR per Tapak Bangunan, Pernyataan Fungsi Investasi dalam Administrasi Keuangan, Sebagai Contoh : 

• "Fungsi Investasi meliputi pengelolaan dana ke dalam aktiva - aktiva yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan infrastruktur yang dimaksudkan dalam peraturan kepala daerah"; 
• "Dana Investasi berasal dari modal dalam daerah sendiri, atau dari luar pemerintahan daerah"; 
• "Keputusan Investasi yang dimaksud dikelompokkan sebagai investasi jangka pendek yang meliputi investasi dalam kas persediaan, utang, dll. dan/atau sebagai investasi jangka panjang yang meliputi gedung, tanah, peralatan produksi, kendaraan, dll "

Naskah ini dibuat sebagai sumber Naskah Akademis dan Konsepsi RDTR KPN secara profesional.

Pernyataan Penyangkalan / DISCLAIMER